RKAP 2026 Disepakati di RUPS, SPR Siapkan Arah Kerja dan Strategi Perusahaan ke Depan

Detikxpost | Pekanbaru — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) menetapkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai agenda utama yang akan menjadi dasar pelaksanaan tugas manajemen pada tahun buku 2026. RKAP tersebut disepakati sebagai pedoman strategis dalam menjalankan operasional perusahaan sekaligus menentukan arah kebijakan bisnis perusahaan ke depan.

Melalui RKAP, perusahaan menetapkan target kinerja, pengelolaan anggaran, prioritas investasi, serta strategi usaha yang dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Dalam RUPS tersebut juga ditegaskan bahwa target laba tahun 2026 diproyeksikan melampaui capaian laba tahun 2025, seiring dengan upaya perbaikan kinerja dan optimalisasi potensi usaha SPR beserta anak perusahaannya.

Rapat dihadiri oleh seluruh jajaran direksi, termasuk perwakilan dari SPR Trada, SPR Langgak, dan SPR Cipta Lestari. Kehadiran lengkap unsur manajemen mencerminkan komitmen perusahaan terhadap proses pengambilan keputusan yang transparan, terukur, dan akuntabel. Manajemen memaparkan rencana operasional serta proyeksi keuangan yang kemudian dibahas bersama pemegang saham untuk memperoleh persetujuan dan masukan strategis.

Komisaris Utama SPR, Yan Darmadi, hadir menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya RUPS. Sementara itu, pihak pemegang saham diwakili oleh Bobby Rahmat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian. Keterlibatan langsung pemegang saham menegaskan bahwa RUPS dijalankan sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan perusahaan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

RUPS dipimpin langsung oleh Direktur Utama SPR, Ida Yulita Susanti. Ia menegaskan bahwa RKAP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman kerja yang bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh seluruh jajaran perusahaan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Selain pembahasan RKAP, RUPS juga secara resmi membahas dan meminta pertanggungjawaban mantan direksi dan pengurus SPR pada periode sebelumnya. Permintaan pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada hasil audit internal serta laporan pengawasan, yang mencakup aspek pengelolaan keuangan, kebijakan strategis, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengambilan keputusan manajerial sepanjang tahun 2025.

Pemegang saham menegaskan bahwa pertanggungjawaban direksi sebelumnya merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas korporasi. Dalam forum RUPS juga dibahas langkah tindak lanjut administratif maupun hukum atas temuan audit, apabila terdapat indikasi penyimpangan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip good corporate governance.

Dalam agenda yang sama, RUPS menekankan bahwa manajemen saat ini wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi audit dan hasil pembahasan RUPS secara terukur dan transparan, guna memastikan tidak terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang.

Ke depan, SPR sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menegaskan komitmennya untuk mengembangkan unit-unit usaha strategis yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan perluasan lapangan kerja. Pengembangan dan ekspansi usaha tersebut tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan bersumber dari kerja sama bisnis dan investasi pihak ketiga (investor) yang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rencana pengembangan ke depan, manajemen SPR juga menyiapkan tiga gebrakan strategis baru sebagai motor penggerak pertumbuhan perusahaan. Tiga gebrakan tersebut meliputi penguatan dan ekspansi unit usaha eksisting, pembukaan lini usaha baru yang berorientasi pada potensi ekonomi daerah, serta optimalisasi kemitraan strategis dengan investor dan pelaku usaha nasional. Ketiga langkah ini dirancang untuk meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat.

Dalam rangka memastikan seluruh rencana dan program kerja tersebut dapat terealisasi, manajemen SPR mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif masyarakat. Dukungan publik dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat kepercayaan investor, serta memastikan pengembangan usaha SPR benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi daerah.

Dengan sinergi antara manajemen, pemegang saham, investor, dan masyarakat, SPR optimistis seluruh rencana strategis yang telah disusun dalam RKAP 2026 dapat terealisasi secara berkelanjutan dan membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Riau.

Melalui keputusan RUPS ini, SPR menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, menegakkan prinsip pertanggungjawaban direksi, serta menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan bisnis tahun 2026.