Jakarta – Potongan video rapat paripurna DPR RI kembali menyita perhatian publik. Kali ini datang dari penyanyi sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu, yang mengusulkan penurunan biaya haji dalam forum resmi parlemen.
“Negara seharusnya memiliki ambang batas biaya yang tidak membuat ibadah haji menjadi bias dari nilai spiritualnya. Ibadah ini adalah panggilan suci, bukan soal siapa yang paling sanggup bayar mahal,” tegas Pasha di tengah rapat.
Sayangnya, usulan tersebut tidak dibahas lebih lanjut. Pemerintah maupun pimpinan sidang DPR tampak mengabaikan isu krusial tersebut. Reaksi publik pun meledak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di media sosial, ribuan komentar netizen membanjiri lini masa. Akun @Yudi melontarkan pernyataan yang kini dijadikan judul dan mewakili kegeraman publik: “Berarti kita semua mampu naik haji, negara lah yang membuat kita tidak mampu.”
Netizen lain, @froyd19, menilai biang kerok persoalan ada pada sistem antrean dan dana talangan. “Salah manajemen haji dari awal. Sejak ada dana talangan (belum lunas tapi sudah dapat antrean), antrean haji jadi komoditas. Sebelum itu, orang mudah berangkat haji. Antrean hanya untuk yang tabungannya sudah cukup. Dan falsafah haji memang itu — wajib bagi yang rezekinya sudah dilengkapkan Allah.”
Sementara akun @te amo menyentil pungutan yang tak relevan. “Terlalu banyak biaya tambahan yang bukan inti dari biaya haji. Haji mandiri sekarang bisa hemat 50 persen dari yang ikut travel resmi. Bukankah begitu?”
Akun @katulistiwa_jjm turut berbagi pengalaman. “Haji itu mahal. Di tempat kami setoran awal Rp 25 juta. Pelunasan sekitar Rp 25 juta lagi. Tahun ini ada penambahan biaya Rp 5.767.000. Beban terus bertambah.”
Untuk 2025, biaya haji reguler dipatok sebesar Rp 93 juta, dengan Rp 56 juta dibebankan langsung kepada jemaah. Namun dalam praktiknya, calon haji masih dibebani berbagai biaya tambahan yang sering tidak dijelaskan secara rinci, mulai dari biaya manasik, dokumen, transportasi lokal, hingga akomodasi di Arab Saudi.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut mahalnya biaya haji adalah hasil dari pemborosan dan ketidakefisienan. “Ada banyak markup dan biaya operasional yang tidak wajar. Ini yang seharusnya dibongkar DPR dan diaudit oleh BPK,” tegasnya.
Desakan agar pengelolaan dana haji diaudit secara menyeluruh juga datang dari organisasi masyarakat sipil. Ketua Umum SATU GARIS (Suara Aspirasi Terdepan untuk Gerakan Anti Korupsi, Reformasi, Integritas, dan Supremasi Hukum), Ade Monchai, menyatakan bahwa sistem haji Indonesia sudah terlalu sarat kepentingan dan minim transparansi. “Kami mendesak DPR membentuk Pansus Haji dan mendorong audit menyeluruh oleh BPK, KPK, dan PPATK terhadap seluruh alur anggaran haji, termasuk pengelolaan oleh BPKH dan Kemenag,” ujarnya. “Haji jangan sampai jadi proyek, apalagi jadi ladang rente dari penderitaan rakyat.”
Usulan Pasha, yang semula dianggap biasa saja, kini menjelma jadi simbol perlawanan publik terhadap ketidakadilan struktural dalam sistem haji nasional. Jika DPR tak segera bertindak, kepercayaan umat terhadap negara sebagai fasilitator ibadah akan terus terkikis***
Sumber berita : www.mataxpost.com
Tinggalkan Balasan