Parit Penghubung Drainase di Kelurahan Sei Pakning Terbengkalai Lebih dari 10 Tahun, Ketua Pemuda Bambu Kuning Soroti Sikap Acuh Pemerintah dan PT KPI

Detik Xpost  –  Bukit Batu — Kondisi saluran air atau parit di wilayah Kota Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, kian memprihatinkan. Parit yang berfungsi sebagai saluran penghubung aliran air dari Komplek Pertamina ke saluran pembuangan luar tersebut disebut telah lebih dari 10 tahun tidak pernah mendapat penanganan serius dari pihak terkait. 6 /1/2026

Berdasarkan pantauan di lapangan, parit tampak dipenuhi semak belukar, mengalami pendangkalan, serta aliran air tidak lagi berjalan normal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan genangan air hingga banjir saat curah hujan tinggi, yang tentu merugikan masyarakat sekitar.

Ketua Pemuda Bambu Kuning menyayangkan sikap pemerintah daerah mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan, serta PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Sei Pakning, yang dinilai tidak peduli terhadap persoalan lingkungan tersebut.

“Sangat kami sayangkan sikap pemerintah daerah, RT, RW, maupun pihak PT KPI Pertamina yang terkesan tutup mata. Padahal kawasan ini merupakan ring 1 perusahaan, yang seharusnya mendapat perhatian lebih, bukan justru diabaikan,” tegas Ketua Pemuda Bambu Kuning.

Ia menilai, sebagai perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Sei Pakning, PT KPI semestinya memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang nyata, khususnya dalam menjaga infrastruktur drainase yang berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar.

Selain itu, lemahnya respons dari para pemangku kebijakan dinilai mencerminkan minimnya kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan warga. Hingga kini, belum terlihat adanya langkah konkret seperti normalisasi parit, pembersihan rutin, ataupun rencana perbaikan jangka panjang.

“Jangan sampai menunggu banjir atau masalah lingkungan yang lebih besar baru semua pihak bergerak. Ini persoalan lama yang seharusnya sudah bisa diselesaikan,” tambahnya.

Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama PT KPI Pertamina segera turun langsung ke lapangan, melakukan evaluasi menyeluruh, dan mengambil tindakan nyata. Warga menegaskan, perbaikan drainase bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan hak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.