. 
Menguak Dugaan Korupsi Anggaran MBG: Modus Potong Gizi Mencuat ke Publik
detik X | Pekanbaru – Puluhan titik dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Riau diduga menyisihkan Rp300.000–500.000 per hari untuk internal yayasan dan oknum pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Porsi makanan anak dipangkas, anggaran negara miliaran rupiah per bulan terancam raib, sementara masa depan generasi muda dipertaruhkan. (22/09)
Skandal MBG di Riau mulai terbongkar dari laporan masyarakat yang mencurigai kualitas dan porsi makanan di sejumlah sekolah, antara lain di Kabupaten Kampar, Pekanbaru, dan sekolah di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
Orang tua murid dan guru melaporkan bahwa porsi makanan yang seharusnya bergizi lengkap ternyata hanya berisi seporsi nasi, sayur, dan potongan ayam berukuran sangat kecil.
“Anak saya pulang sekolah mengeluh lapar. Katanya lauknya cuma sayur dan ayam kecil sekali. Kalau program ini memang untuk gizi anak, kenapa makanannya seperti itu?” ujar seorang wali murid di Pekanbaru dengan nada kecewa.
Seorang guru di salah satu sekolah negeri di Perawang, Kecamatan Tualang, juga membenarkan hal serupa.
36 Redaksi“Kami tahu anggaran pemerintah besar, tapi yang datang ke anak-anak tidak sebanding. Ini sangat janggal,” ungkapnya.
Investigasi Tim X-Post menemukan pola dugaan penyimpangan sistematis. Program MBG di Riau dengan alokasi Rp45–52,5 juta per dapur per hari seharusnya mampu menyediakan makanan bergizi bagi 3.000–3.500 anak. Namun, sebagian anggaran diduga disunat melalui modus pengurangan bahan makanan dan porsi gizi.
Lebih mencengangkan, setiap dapur diduga menyisihkan Rp300.000–500.000 per hari untuk disetor kepada tim internal BGN—PPK, ahli gizi, dan akunting yang seharusnya menjadi pengawas, tetapi justru ikut menikmati aliran dana bersama yayasan mitra pelaksana.
Pola modus ini sudah tercium di sejumlah wilayah utama: Pekanbaru, Kampar, dan Siak. Salah satu sumber internal menyebutkan, dapur-dapur yang sudah mendapatkan kontrak kerja sama dapat meloloskan menu makanan dan memperoleh persetujuan dari tim BGN asalkan memberikan setoran rutin, nilainya antara Rp300.000–500.000 per hari per tim.
Di Pekanbaru, 27 dapur aktif yang memproduksi hingga 3.500 porsi per hari beroperasi dengan anggaran sekitar Rp1,2–1,4 miliar per hari. Jika setiap titik menyisihkan Rp300.000–500.000, potensi uang yang “disedot” bisa mencapai Rp8–13 juta per hari hanya di ibukota provinsi ini.
Di Kampar, dapur MBG yang melayani hingga 4.000 siswa setiap hari dengan anggaran sekitar Rp60 juta per dapur per hari juga terindikasi mengalami pola serupa. Dengan belasan dapur aktif, potensi penyisihan mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
Sementara di Siak, laporan wali murid di Perawang menjadi pintu masuk kecurigaan. Dengan anggaran yang seharusnya menjamin gizi anak-anak sekolah, justru yang sampai ke meja makan hanyalah sayur dan potongan ayam mini. Jika pola ini konsisten di seluruh dapur, potensi kerugian publik di Siak bisa menembus miliaran rupiah per bulan.
Jika semisalnya ada 1.200–1.500 titik dapur di seluruh Riau, potensi uang yang raib mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per hari, atau Rp10–22 miliar per bulan. Jika dibiarkan setahun penuh, kerugian publik dapat menembus Rp120–264 miliar per tahun.
Ironisnya, praktik ini berlangsung di tengah gembar-gembor pemerintah pusat soal program makan bergizi sebagai salah satu prioritas unggulan Presiden Prabowo.
Bukan hanya soal gizi yang dikurangi, kapasitas tenaga kerja dapur juga ditekan. Banyak dapur yang seharusnya memiliki koki dan tenaga penuh justru diisi relawan dengan jumlah terbatas. Biaya tenaga kerja ditekan, kelebihan anggaran lebih mudah dialihkan.
Akibatnya, anak-anak tidak hanya kehilangan hak atas gizi, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan jangka panjang, termasuk penurunan konsentrasi belajar dan ancaman stunting.
Ketua Harian Ormas Satu Garis, Ricky Fathir, mengecam praktik tersebut.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah pengkhianatan terhadap anak-anak kita. Kejaksaan dan KPK harus segera turun tangan, memeriksa aliran anggaran, dan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek MBG di Riau. Jangan tunggu sampai kerugian ratusan miliar ini menjadi kuburan kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” tegasnya.
Ketua Harian Ormas Satu Garis, Ricky Fathir, kembali mempertanyakan desain proyek ini yang dinilai sejak awal sudah membuka celah penyimpangan.
“Mengapa proyek MBG ini justru hanya yayasan yang bisa ikut ambil bagian? Kenapa bukan perusahaan dengan sistem audit dan transparansi yang lebih ketat? Ini menimbulkan kecurigaan besar. Kalau hanya yayasan, laporan keuangan mudah dimanipulasi, pengawasan lemah, dan akhirnya anak-anak yang jadi korban,” tegas Ricky.
Ia mendesak agar pemerintah segera meninjau ulang skema kerja sama MBG, membuka peluang bagi entitas dengan sistem akuntabilitas lebih jelas, serta memperketat kontrol anggaran. Menurutnya, jika pola ini dibiarkan, program prioritas presiden bisa berubah menjadi lahan bancakan segelintir oknum.
Kasus ini menyingkap kelemahan pengawasan yang sangat serius. Yayasan pelaksana memang memiliki dokumen legal formal seperti akta pendirian, SK Kemenkumham, dan NPWP. Namun, struktur internal mereka dinilai lemah, audit jarang dilakukan, laporan keuangan mudah dimanipulasi, sementara oknum tim BGN yang digaji negara hingga Rp7 juta per bulan justru diduga menerima setoran rutin dari yayasan.
Situasi ini memantik keresahan luas di masyarakat. Para orang tua khawatir anak-anak mereka yang seharusnya mendapat gizi seimbang justru tumbuh dengan nutrisi rendah akibat pemangkasan anggaran. Aktivis pendidikan dan kesehatan menilai, jika praktik ini dibiarkan, upaya pemerintah menurunkan angka stunting bisa gagal total di Riau.
Berikut nama yayasan yang telah teverivikasi oleh BGN Riau:
1. Yayasan Jefry Noer Madani
2.Yayasan Kartika
3.Yayasan CGN
Terdapat 27 titik di Pekanbaru, 15 di Kampar, 14 di Meranti dan di Siak, tapi tidak semua nama yayasan bisa diakses secara umum.
Hingga laporan ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak BGN, sejumlah yayasan mitra pelaksana MBG, serta pejabat terkait di Riau untuk meminta klarifikasi resmi atas dugaan ini.
Disclaimer:
Berita ini disusun berdasarkan hasil investigasi awal Tim X-Post, laporan masyarakat, serta sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan. Semua pihak yang disebut dalam pemberitaan ini berhak memberikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar