Gedung LAM Bukit Batu Terbengkalai di Tanah Datuk Laksamana Raja Dilaut, Ke Mana Tanggung Jawab Pemerintah?

DetikXpost -Bukit Batu — Kondisi Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan Bukit Batu yang berdiri di kawasan Tanah Datuk Laksamana Raja Dilaut kian memprihatinkan. Bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi dan menjadi simbol marwah adat Melayu tersebut justru terbengkalai, tidak terawat, dan nyaris kehilangan fungsinya sebagai pusat kegiatan adat.

Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan. Cat dinding mengelupas, fasilitas pendukung rusak, serta lingkungan sekitar tampak kumuh. Kondisi ini sangat kontras dengan Gedung LAM di tingkat kabupaten yang berdiri megah dan representatif sebagai ikon adat Melayu.Tokoh Laskar Gerakan Anak Melayu (GAM) Kabupaten Bengkalis mengaku miris melihat kondisi Gedung LAM Bukit Batu yang terkesan dibiarkan tanpa perhatian serius.

Gedung ini berdiri di Tanah Datuk Laksamana Raja Dilaut dan punya nilai sejarah tinggi. Sangat disayangkan jika ikon adat seperti ini justru terbengkalai,” ujarnya.

Hal senada disampaikan tokoh Laskar Rumpun Melayu Riau Bersatu (RMRB) Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, keterbengkalaiannya Gedung LAM Bukit Batu mencerminkan ketimpangan perhatian terhadap pelestarian adat Melayu di daerah.

Gedung adat di tingkat kabupaten tampak megah, sementara gedung adat di kecamatan yang punya nilai sejarah justru luput dari perhatian. Ini ironi yang menyedihkan,” katanya.

Selain sorotan terhadap pemerintah daerah dan pihak kecamatan, kritik juga diarahkan kepada anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari daerah pemilihan Kecamatan Bukit Batu. Mereka dinilai kurang menunjukkan kepedulian dan rasa hormat terhadap keberadaan Gedung LAM sebagai ikon adat dan sejarah masyarakat setempat.

Sebagai wakil rakyat, anggota dewan seharusnya respek ketika melihat kondisi gedung adat seperti ini, bukan malah diam,” tegas tokoh Laskar RMRB.

Lebih jauh, desakan publik kini menguat. Masyarakat menuntut agar perbaikan segera dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas renovasi fisik bangunan, tetapi juga pembenahan tata kelola dan kepengurusan LAM di tingkat kecamatan yang dinilai tidak berjalan efektif.

Ia menambahkan, LAM kabupaten seharusnya dapat berperan aktif mendorong koordinasi, advokasi, serta mencari solusi konkret agar gedung adat di tingkat kecamatan tidak terus terabaikan.

Selain itu, ketergantungan semata pada anggaran pemerintah juga dinilai perlu diubah. Menurut para tokoh Laskar, kerja sama dengan pihak swasta dan dunia usaha melalui skema yang transparan dapat menjadi alternatif untuk penyelamatan gedung adat yang bernilai sejarah tinggi tersebut.

Masyarakat menilai, gedung yang baik tanpa pengurus yang aktif dan responsif hanya akan kembali terbengkalai. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja pengurus LAM dianggap sama pentingnya dengan perbaikan bangunan itu sendiri.

Selain itu, masyarakat juga mendorong agar upaya penyelamatan Gedung LAM Bukit Batu tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Sinergi dengan pihak swasta dan dunia usaha melalui mekanisme yang transparan dinilai perlu dibuka, mengingat gedung tersebut merupakan ikon budaya Melayu yang seharusnya dijaga bersama.

Desakan juga ditujukan kepada LAM Kabupaten Bengkalis agar lebih responsif dan turun langsung melihat kondisi Gedung LAM di Kecamatan Bukit Batu, serta berperan aktif mendorong solusi konkret.

Masyarakat berharap langkah cepat dan nyata segera dilakukan. Jika tidak, Gedung LAM Bukit Batu dikhawatirkan akan terus menjadi simbol keterabaian bukan hanya terhadap bangunan bersejarah, tetapi juga terhadap marwah adat dan tata kelola lembaga adat itu sendiri di Tanah Datuk Laksamana Raja Dilaut.