
. 
Foto dari kiri : Anggota DPRD Pekanbaru : Zulkardi, Tengah : Wamenaker Imanuel. Kanan : Gubri : Abdul WahidPekanbaru — Pusaran kasus operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin membara. Di tengah hiruk pikuk publik, muncul isu baru yang menggegerkan: dugaan suap anggota DPRD Kota Pekanbaru berinisial ZK kepada Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel.
Informasi yang beredar menyebutkan, ZK diduga menyerahkan uang senilai 10 ribu ringgit Malaysia, setara Rp50 juta, kepada Noel. Uang panas tersebut dikaitkan dengan agenda inspeksi mendadak ke PT Sanel Tour and Travel pada April 2025 lalu.
Seorang sumber terpercaya mengungkapkan, pemberian uang itu tidak sekadar “ucapan terima kasih”. Ada aroma kuat bahwa ZK sedang melobi sekaligus memanfaatkan kehadiran pejabat pusat untuk menekan perusahaan-perusahaan di Pekanbaru.
“Pada hari itu ZK tampak jumawa, berjalan seakan pahlawan. Seolah-olah dialah pengendali permainan,” tutur sumber tersebut.
Kehadiran Wamenaker disebut membuka jalan lebar bagi ZK untuk melancarkan berbagai strategi politik dan ekonomi di balik layar. Meski bukti konkret belum tersingkap, sinyal adanya kepentingan gelap kian terasa. Pengamat menilai, jika benar dugaan itu, maka bukan hanya pelanggaran etik, melainkan juga skandal besar yang bisa mengguncang politik lokal hingga nasional.
“Ini bisa menjadi game changer. Jika terbukti, dampaknya akan menjalar ke partai politik yang menaungi mereka,” ujar HD seorang analis politik.
Hingga berita ini diturunkan, PDI Perjuangan Pekanbaru masih bungkam, tak memberi klarifikasi terkait isu yang menyeret kadernya. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan juga belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan kabar yang kini jadi buah bibir masyarakat. Sementara itu, ZK hingga kini memilih diam seribu bahasa. Sikap bungkam ini justru semakin memicu spekulasi liar publik.
Dari keterangan Redaksi Mataxpost, mereka mengaku mendapat banyak telepon dan pesan WhatsApp dari berbagai pihak yang meminta agar berita terkait dugaan suap tersebut dihapus. Namun, redaksi menegaskan tetap berkomitmen menjalankan fungsi pers secara independen, tanpa intervensi.
“Kami justru makin yakin bahwa publik berhak mengetahui fakta sebenarnya,” ujar wawan salah satu perwakilan redaksi.
Gelombang tuntutan transparansi kini menggema. Publik tidak ingin kasus ini berhenti sebagai isu warung kopi. Mereka menanti langkah berani KPK, klarifikasi terbuka dari Wamenaker Noel, serta sikap tegas dari partai politik yang menaungi ZK.
“Kalau benar ada uang yang mengalir, ini bukan sekadar suap recehan. Ini bisa jadi pintu masuk untuk membongkar mafia besar di balik dunia ketenagakerjaan,” ucap DD seorang aktivis mahasiswa.
Kini publik menunggu dengan tegang: apakah ini hanya rumor liar, ataukah awal terbongkarnya skandal besar yang mampu menyeret banyak nama sekaligus?
Redaksi sudah berupaya menghubungi oknum DPRD pekanbaru ZK tapi tidak mendapatkan respon.

Tidak ada komentar