. 
Badai Kekuasaan Tak Pernah Reda di Riau
Detikxpost | Pekanbaru – Provinsi Riau kembali diterpa badai politik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam dugaan kasus pemerasan terhadap pejabat di lingkungan pemerintah provinsi. (11/11)
Penangkapan itu langsung mengguncang poros kekuasaan di Bumi Lancang Kuning. Dalam hitungan jam, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Wakil Gubernur, SF Haryanto, sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Riau.
Penunjukan cepat itu menegaskan satu pola lama yang seolah sulit dihapus dari Riau: setiap kali satu kepala daerah tumbang, wakilnya otomatis naik menempati kursi yang ditinggalkan.
Pola yang sama berulang di banyak daerah, termasuk Kepulauan Meranti. Di sana, Bupati Muhammad Adil lebih dulu digulung kasus korupsi, dan wakilnya, Asmar, segera naik menjadi bupati.
Kini, roda kekuasaan di Meranti kembali bergetar. Hubungan antara Bupati Asmar dan wakilnya, Muzammil, dikabarkan retak. Di kalangan birokrat, kabar itu sudah lama beredar, diperbincangkan di lorong-lorong kantor pemerintahan dan warung kopi.
Sumber internal menyebut, persoalan bermula dari rotasi dan pengisian jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kebijakan yang semestinya menjadi bagian dari penyegaran birokrasi justru dituding sarat kepentingan. Ada dugaan, langkah Asmar dimaksudkan untuk memperkuat basis kekuasaan.
Akibatnya, tubuh pemerintahan Meranti terbelah. Sebagian aparatur sipil negara memilih setia kepada bupati aktif, sebagian lain menaruh simpati pada Muzammil yang dinilai lebih terbuka dan komunikatif.
Dua matahari kini bersinar di langit Meranti saling memancarkan cahaya, enggan meredup satu sama lain.
Situasi ini mengingatkan publik pada masa kepemimpinan Muhammad Adil. Bupati yang dikenal tegas namun kontroversial itu tumbang setelah terseret kasus korupsi dan gratifikasi yang menyeret sejumlah pejabat OPD.
Sejarah di Meranti seolah menulis dirinya sendiri: kekuasaan yang dijadikan alat politik pada akhirnya hanya melahirkan kejatuhan moral dan hancurnya kepercayaan publik.
Kini muncul pertanyaan baru: apakah Asmar akan mengulangi nasib pendahulunya, atau justru sang wakil, Muzammil, yang lebih dulu kehilangan pijakan politik?
Sementara itu, di tingkat provinsi, suhu politik tak kalah panas. Setelah SF Haryanto resmi ditunjuk sebagai Plt Gubernur Riau, berbagai kelompok kepentingan mulai bergerak.
Elite birokrasi, partai politik, hingga pengusaha lokal disebut tengah menyusun barisan untuk menjaga pengaruh di pemerintahan baru.
Lobi-lobi politik mulai terasa di sejumlah OPD provinsi. Pergeseran jabatan, tarik-menarik kepentingan, hingga konsolidasi diam-diam menjadi pemandangan sehari-hari. Pandangan publik kian bulat: politik Riau lebih sibuk mengatur kekuasaan ketimbang memperbaiki pelayanan publik.
Pengamat politik Ronny Riayansah menilai, pola yang terjadi di Riau dan Meranti menunjukkan siklus kekuasaan yang tak pernah benar-benar putus.
“Setiap kali satu kepala daerah jatuh, yang naik pasti wakilnya. Bukan karena prestasi, tapi karena manuver politik yang terencana. Sistemnya tak berubah—hanya tokohnya berganti,” ujarnya di Pekanbaru.
Dari Pekanbaru hingga Selatpanjang, rel politik Riau berjalan di jalur yang sama: konflik internal, perebutan jabatan, dan pergantian mendadak yang dibungkus alasan administratif.
Masyarakat Riau menatap situasi ini dengan jenuh dan cemas. Setelah Abdul Wahid tersungkur dan SF Haryanto naik ke tampuk kekuasaan, publik mulai menebak-nebak siapa yang akan menjadi korban berikutnya.
Di Meranti, suhu politik terus meninggi. Di Pekanbaru, permainan elite semakin tajam. Hingga kini, baik Asmar maupun Muzammil memilih bungkam di tengah sorotan publik.
Apakah isu keretakan itu hanya kabar angin, atau pertanda awal pergeseran kekuasaan di lingkaran elite Meranti?
Satu hal tampak pasti: badai politik di Riau belum juga reda. Dan seperti biasa, setiap kali satu pemimpin jatuh, selalu ada yang telah bersiap menggantikan tahta yang kosong.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar