Audit atau Ganti Direksi? Arah Kebijakan Komisaris dan Plt Gubernur Dipertanyakan

Detikxpost – PEKANBARU — Publik mempertanyakan arah kebijakan Komisaris PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau menyusul terbitnya Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap operasional PT SPR Trada periode 2016 hingga 30 September 2025.

Audit dengan Tujuan Tertentu (ATT) tersebut memuat berbagai temuan penting terkait tata kelola perusahaan, pengelolaan keuangan, pengendalian internal, serta risiko kerugian badan usaha milik daerah (BUMD). BPKP juga memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang bersifat strategis dan mendesak untuk dibenahi.

Namun, alih-alih fokus pada penuntasan rekomendasi audit, perhatian publik justru tertuju pada langkah Komisaris dan Plt Gubernur yang dinilai lebih menonjolkan agenda pergantian direksi, termasuk terhadap direksi yang baru saja dilantik.

Situasi ini memunculkan pertanyaan di masyarakat: apakah prioritas utama saat ini adalah membenahi persoalan mendasar yang diungkap auditor, atau justru melakukan restrukturisasi jabatan terlebih dahulu?

Sejumlah pengamat menilai, hasil audit seharusnya menjadi pijakan utama dalam mengambil kebijakan. Tanpa penyelesaian rekomendasi secara terukur dan transparan, pergantian direksi dikhawatirkan tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

“Pergantian direksi bukan solusi instan jika sistem tata kelola, pengawasan, dan manajemen risiko belum dibenahi. Audit itu peta masalahnya, bukan sekadar formalitas,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Riau.

Publik juga mengingatkan bahwa PT SPR merupakan aset strategis daerah yang seharusnya dikelola secara profesional, akuntabel, dan bebas dari kepentingan jangka pendek. Setiap kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan perusahaan dan kepercayaan masyarakat.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif mengenai langkah konkret tindak lanjut hasil audit BPKP. Masyarakat berharap Komisaris dan Plt Gubernur dapat membuka informasi secara transparan, sekaligus memastikan bahwa rekomendasi audit dijalankan secara konsisten dan terukur.

Ke depan, publik menanti kejelasan arah kebijakan: apakah pembenahan menyeluruh berbasis audit akan menjadi prioritas utama, atau pergantian direksi tetap didorong tanpa menyelesaikan persoalan mendasar terlebih dahulu