x
. .

Kejagung Geledah Apartemen Nadiem, Sita Dokumen Kasus Laptop Rp9,3 T

waktu baca 1 menit
Minggu, 14 Sep 2025 16:55       Redaksi

Jakarta – Drama hukum eks Mendikbudristek Nadiem Makarim makin panas. Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah apartemennya di Jakarta Selatan terkait dugaan korupsi pengadaan laptop program Digitalisasi Pendidikan 2019–2022. (14/09)

 

Hasil penggeledahan tidak menemukan uang, namun penyidik menyita sejumlah dokumen penting. “Sekitar 2–3 minggu lalu (penggeledahan dilakukan). Tidak ada aliran dana, hanya dokumen yang kini diperiksa,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Jumat (12/9).

Baca Juga:  Sri Mulyani Alokasikan Rp757 Triliun untuk Pendidikan Tahun 2026, Terbesar dalam APBN

 

Kasus ini bermula dari pengadaan 1,2 juta unit Chromebook dengan total anggaran Rp9,3 triliun. Laptop itu ditujukan untuk sekolah-sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Namun, kebijakan tersebut sejak awal dikritik karena Chromebook dinilai tidak relevan di daerah yang minim akses internet.

 

Baca Juga:  Diduga Aniaya Warga Lansia 67 Tahun, Oknum Ketua RW Dilaporkan ke Polisi Terkait Sengketa Lahan di Rumbai Pesisir

Selain Nadiem, empat nama lain juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek 2020–2021; Sri Wahyuningsih, Direktur SD Kemendikbudristek 2020–2021; Ahli Hukum Tan, mantan stafsus Mendikbudristek; serta Ibrahim Arief, mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek.

 

Kejagung memperkirakan kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun. Angka itu terdiri dari Rp480 miliar akibat software Content Delivery Management (CDM) dan Rp1,5 triliun dari praktik mark up harga laptop.

Baca Juga:  Laporan Dugaan Pengeroyokan di Polres Kampar Dinilai Kriminalisasi, Diduga Upaya Kuasai Lahan Sawit Milik Nelly Afriani

 

Publik kini menyoroti bagaimana proyek raksasa senilai Rp9,3 triliun yang digadang untuk mendukung pendidikan justru berujung pada perkara korupsi besar-besaran. Pertanyaan besar yang menggantung: apakah kasus ini akan menyeret pejabat puncak hingga meja hijau?

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

    LAINNYA
    x
    x