. 
Panggung Kosmetik Politik di Tengah Krisis Riau
dok: Tribun Pekanbaru PEKANBARU – Saat rakyat Riau dicekik oleh inflasi dan beban pajak, sebuah pesta gemerlap digelar di hotel megah—memberi predikat “terbaik”, “paling inovatif”, dan “paling peduli” kepada para kepala daerah. Semua itu terhampar di balik sorot lampu dan tepuk tangan. (29/08/2025)
Abdul Wahid, Gubernur Riau, menerima gelar “The Best Governor in Green Environment”, padahal karhutla Riau 2025 sudah melalap 699 hektar tertinggi nasional.
Ahmad Yuzar, Bupati Kampar, dinobatkan sebagai “Kepala Daerah Peduli Ekonomi Kerakyatan”, sementara ratusan guru Honorer dibiarkan dan di PHK tanpa pesangon.
Zukri, Bupati Pelalawan, digelari “Kepala Daerah Paling Inovatif”, ironisnya inovasi rakyat justru terkubur biaya hidup yang menanjak dn hancurnya hutan lindung Tesso Nilo.
Afni Zulkifli, Bupati Siak, menerima gelar “Kepala Daerah Terbaik Menjaga Hutan dan Lingkungan”, padahal hutan yang ia jaga terus terbakar.
Paisal, Wali Kota Dumai, diberi predikat “Kepala Daerah dengan Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Terbaik”, sementara jalan-jalan Dumai masih penuh lubang dan nelayan Dumai menghadapi laut tercemar.
Faktanya, perekonomian Riau baru tumbuh 3,52 % YoY pada kuartal IV 2024 dengan PDRB Rp 289,25 triliun. Inflasi tak kunjung jinak: pada Juli 2025, inflasi tahunan menembus 2,42 %, bahkan di Tembilahan mencapai 3,56 %, dan di Pekanbaru 2,10 %. Kenaikan harga pokok membuat daya beli melemah di dapur rakyat.
Beban pajak menambah tekanan. Realisasi pajak Pekanbaru hingga Mei 2025 baru Rp 394 miliar atau sekitar 33 % dari target Rp 1,185 triliun. Secara total, penerimaan pajak Riau 2024 mencapai Rp 23,23 triliun, bahkan melebihi target. Artinya, beban rakyat justru melonjak—pajak yang harus dibayar tembus 300 % dibanding tahun sebelumnya. Ironis, di Riau tak ada satu pun gerakan penolakan pajak. Diam seperti tanda setuju, seakan semua rela diperas asal panggung penghargaan elite tetap hidup.
Di ranah ketenagakerjaan, situasinya rapuh. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Riau naik menjadi 4,12 % pada Februari 2025, meningkat dari 3,85 % sebelumnya. Angkatan kerja turun, pekerjaan layak makin sulit. Upah minimum memang naik UMP Riau 2025 dipatok Rp 3,5 juta tetapi tetap kalah telak oleh kebutuhan hidup yang kian menanjak.
Lingkungan? Ironinya makin pekat. Dari Januari hingga April 2025, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau mencapai 699 hektar, tertinggi nasional. Sungai-sungai kian tercemar, hukum terhadap korporasi perusak berjalan lamban. Namun panggung penghargaan tetap menganugerahkan gelar “penjaga hutan terbaik”. Satire pahit: hutan terbakar, penghargaan tumbuh.
Lebih getir lagi, acara ini bukan lahir dari riset independen atau kerja jurnalistik kritis, melainkan hasil salon media: pers yang menjelma event organizer. Walaupun ini adalah urusan dapur mereka, sorotan dan kritikan masyarakat dibungkus tepuk tangan, indikator dihapus, sponsor dipajang, citra dipoles. Media dinilai turun derajat: dari pengawas kekuasaan menjadi penghibur kekuasaan.
Namun ada satu garis yang lebih sunyi: mahasiswa. Di tengah riuh rendah problematika negeri, khususnya kebijakan pemerintah yang kerap melahirkan keresahan publik, banyak pimpinan organisasi mahasiswa di Riau memilih bungkam. Padahal sejarah mencatat: mahasiswa Riau pernah berdiri di barisan kritis, progresif, dan berani menegakkan nalar.
Sikap diam para pemimpin ormawa hari ini menimbulkan pertanyaan besar apakah idealisme telah tergadaikan? Ataukah keberanian telah terkikis oleh kenyamanan? Bungkamnya mahasiswa adalah hilangnya satu tiang penyangga demokrasi. Sebab, jika mahasiswa tak lagi bersuara, siapa yang akan berdiri di garda depan mengingatkan kekuasaan agar tetap berada di jalur kebenaran?
Mahasiswa seharusnya jadi mata air kritik, bukan cermin pasif yang hanya memantulkan apa adanya. Maka pertanyaan getir itu layak diajukan: apakah mahasiswa Riau hari ini sudah memantapkan diri menjadi bahan operasional pemerintahan?
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar