Pekanbaru – Polemik paripurna DPRD Kota Pekanbaru pada 16 Agustus 2025 malam hari terus bergulir. Setelah publik dikejutkan dengan minimnya kehadiran anggota dewan, dugaan pelanggaran aturan perubahan alat kelengkapan dewan (AKD), hingga penampilan seorang anggota Fraksi PKS yang hadir memakai kaos sepak bola bertuliskan “EMIRATES”, kini muncul kabar baru: seluruh agenda paripurna disebut-sebut diatur oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Dicky. (18/08)
Informasi ini terungkap dari sejumlah sumber internal dewan yang menyebut, meskipun Badan Kehormatan DPRD telah melayangkan surat resmi agar paripurna tidak dilaksanakan, rapat tetap dipaksakan berjalan. Dugaan pengaturan ini membuat sorotan publik semakin tajam terhadap integritas pimpinan dewan.
“Semua skenario sidang ini diarahkan oleh Wakil Ketua. Padahal jelas-jelas banyak aturan yang dilanggar. Kalau pimpinan sendiri yang melanggar, bagaimana lembaga ini bisa dipercaya rakyat?” ujar seorang anggota DPRD Pekanbaru yang enggan disebutkan namanya.
Paripurna tersebut dinilai cacat prosedur. Dari 50 anggota DPRD, hanya 14 orang yang hadir, sehingga tidak memenuhi syarat kuorum. Selain itu, perubahan AKD yang dipaksakan juga dianggap melanggar ketentuan PP No. 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru yang mengatur masa jabatan AKD sebelum bisa dilakukan perubahan.
Kritik semakin meluas karena peristiwa ini terjadi tepat di Hari Kemerdekaan RI ke-80, yang seharusnya menjadi momentum persatuan dan penghormatan terhadap konstitusi. Kehadiran Sabaruddi, anggota DPRD Fraksi PKS, dengan kaos “EMIRATES” semakin memperburuk citra lembaga.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi persoalan marwah. Kalau sidang dipaksakan, aturan dilanggar, dan etika diabaikan, rakyat akan menilai DPRD hanya bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk publik,” tegas seorang anggota DPRD lain.
Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa, saat dikonfirmasi menyatakan dirinya tidak hadir dalam sidang tersebut karena sakit. “Asw. Maaf, saat itu saya sakit dan tak ikut rapat paripurna, dan belum ada laporan dari sekretariat, jadi belum bisa beri tanggapan. Terima kasih,” ujarnya singkat.
Hingga kini, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Dicky, belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pengaturan paripurna. Publik menanti sikap tegas dari pimpinan DPRD, apakah akan mengakui kesalahan atau membiarkan polemik ini menjadi preseden buruk dalam sejarah lembaga legislatif kota