Detikxpost| Pekanbaru – Genap 100 hari sejak dilantik sebagai Gubernur Riau, Abdul Wahid telah mengusung “Tiga Pilar Pembangunan Riau” sebagai arah kebijakan: penguatan ekonomi, pengembangan SDM, dan penataan birokrasi. Namun hingga kini, belum ada realisasi konkret yang dirasakan publik, terutama dalam program prioritas seperti bansos pendidikan dan seragam sekolah gratis (12/06).
Program bansos pendidikan sempat diumumkan Wahid beberapa pekan lalu dengan menyasar siswa miskin, tetapi Dinas Pendidikan Riau belum melaporkan penyaluran bantuan ini. Banyak orang tua siswa menyatakan belum menerima informasi atau petunjuk teknis di sekolah terkait bansos tersebut. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan terutama di daerah terpencil dan pesisir yang selama ini mengalami kesulitan akses pendidikan akibat keterbatasan biaya.
Siti Aminah, orang tua murid dari Kabupaten Siak, mengungkapkan,
“Katanya ada program seragam gratis dan bantuan sekolah, tapi sampai sekarang kami belum dapat kabar apa-apa dari pihak sekolah. Anak-anak tetap pakai seragam sendiri dan harus ikut biaya sekolah seperti biasa.”
Kritik tajam terhadap efektivitas kepemimpinan Abdul Wahid mulai muncul di kalangan masyarakat. Hendro, tokoh masyarakat, menyindir,
“Dia hanya omon-omon, Dinda. Apa yang bisa dia upayakan? Hanya bisa jumpa menteri, pulang tangan kosong. Yang kita dapat cuma foto dan video jumpa Menteri Keuangan dan Pemuda Olahraga.”
Jakop Sihombing menyoroti dugaan konflik kepentingan terkait konsesi tambang granit seluas 300 hektar dalam kawasan hutan di Indragiri Hilir yang diduga melibatkan Wahid.
“Kelebihan dia punya tambang granit dalam kawasan hutan di Inhil seluas 300 Ha. Lebih hebatnya dia berupaya lobi-lobi supaya izin pelepasan hutannya keluar… Hebat nggak tuh?”
Sementara itu, Lidya, warga Riau, mengkritisi persoalan konflik lahan dan tunggakan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang belum terselesaikan.
“Hutang sama masyarakat belum dibayar lagi Pak Gub, sudah puluhan tahun… Uang negara dicairkan, tanah masyarakat dirampas, dijanji-janjiin lalu tak dibayar. Ujung-ujungnya nak jual aset masyarakat terus uangnya ke mana, Pak???”
Dalam kondisi ini, pengamat menilai orientasi Wahid seharusnya tidak hanya sebatas menyusun rencana. Setelah dilantik, masyarakat berharap pemimpin langsung bekerja, bukan mengulang narasi kampanye.
Program Anak-Anak Harus Sekolah: Janji yang Belum Terwujud di 100 Hari Kepemimpinan Abdul Wahid
Salah satu janji utama Abdul Wahid saat kampanye adalah memastikan seluruh anak di Riau mendapatkan akses pendidikan yang layak melalui program “Anak-anak Harus Sekolah.” Program ini mencakup pemberian bansos pendidikan berupa seragam gratis, perlengkapan sekolah, serta dukungan biaya untuk keluarga kurang mampu.
Namun hingga 100 hari kepemimpinan, realisasi program ini masih minim dan belum terlihat manfaatnya. Dinas Pendidikan belum mengeluarkan laporan resmi atau data transparan terkait penyaluran bansos. Sebagian besar orang tua dan siswa bahkan belum mendapatkan informasi mengenai mekanisme bantuan tersebut.
Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait juga menjadi kendala. Beberapa sekolah mengaku belum menerima instruksi jelas tentang pendataan calon penerima bansos maupun distribusi bantuan.
Kritik masyarakat kembali muncul karena pemerintah dinilai kurang serius menangani masalah pendidikan.
Pengamat pendidikan, Dr. Faisal, menegaskan,
“Pendidikan adalah fondasi pembangunan jangka panjang. Jika pemerintah tidak mampu memastikan anak-anak sekolah, potensi besar Riau akan terbuang percuma.”
Masyarakat berharap Gubernur Abdul Wahid segera menuntaskan janji program “Anak-anak Harus Sekolah” dengan langkah nyata yang dirasakan langsung, bukan hanya rencana di atas kertas.
sumber: mataxpost
